Selamat Datang di Situs Web Kementerian Luar Negeri Jerman

Meninjau ulang Kepresidenan Dewan Uni Eropa Jerman: “Bersama untuk kebangkitan Eropa”

Logo der portugiesischen Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2021

EU Ratspräsidentschaft Portugal, © Portugal

23.12.2020 - Artikel

COVID‑19, anggaran Uni Eropa, supremasi hukum, iklim – dalam enam bulan yang sangat padat, Kepresidenan Jerman sukses memperkuat Uni Eropa secara internal maupun eksternal.

Perjuangan melawan pandemi COVID-19 membentuk Kepresidenan Jerman dalam Dewan Uni Eropa (UE). Bukan hanya itu, UE juga telah mencapai kemajuan pesat pada isu-isu penting lainnya dengan bersikap solider secara internal  dan bersatu padu secara eksternal.

Perjuangan melawan COVID‑19

Uni Eropa berdiri bersama melawan COVID-19. Berkat banyak upaya penelitian Eropa dan peneliti Eropa, sebuah vaksin berhasil dikembangkan, diadakan, dan diedarkan dalam waktu yang memecah rekor. Program vaksinasi COVID-19 akan dimulai di UE dalam waktu dekat. Setiap warga UE akan memperoleh kesempatan divaksinasi dalam masa mendatang – sebuah langkah penting dalam mengakhiri pandemi. Selain itu, Jerman berusaha memastikan bahwa UE akan memberikan vaksin kepada negara-negara yang sangat membutuhkan bantuan. Sepanjang kepresidenannya, Jerman pun telah berhasil memperbaiki koordinasi internal UE untuk upaya-upaya menanggulangi pandemi, menggunakan peta zona risiko yang mencakup seluruh UE, pengaturan selaras kedatangan dari negara-negara ketiga, dan upaya bersama strategi pengujian dan pelacakan. Sejak kemunculan pandemi COVID-19, Jerman telah menerima dan melayani lebih dari 260 pasien perawatan intensif dari negara-negara tetangga, juga mengirimkan berbagai alat seperti masker dan ventilator kepada negara-negara mitra UE.

Kerangka finansial multi-tahunan dan dana pemulihan Next Generation EU

Setelah negosiasi panjang, UE telah mengesahkan kerangka finansial multi-tahunannya (multiannual financial framework, MFF) – atau anggaran untuk beberapa tahun ke depan – berdasarkan proposal dari Jerman dan Prancis, dan menyetujui anggaran dana pemulihan dari pandemi COVID-19. Dana pemulihan Next Generation EU sejumlah hingga 750 miliar euro adalah sebuah instrumen baru yang bertujuan menyediakan bantuan kilat untuk warga Eropa. Sasaran utamanya adalah negara-negara yang terpukul berat oleh pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Sementara itu, MFF untuk tujuh tahun mendatang mencakup dana total sebesar 1,07 triliun euro dan secara khusus memprioritaskan dana lebih untuk kesehatan, mitigasi perubahan iklim, transformasi digital, dan pertukaran pemuda-pemudi.

Sebuah unsur baru telah disertakan dalam anggaran baru tersebut: untuk pertama kalinya, penyaluran dana UE terikat dengan sejumlah standar penghormatan supremasi hukum. Jerman secara intensif mengkampanyekan hal ini sampai titik akhir. Paket yang akhirnya dihasilkan mempersiapkan UE untuk masa depan yang hijau dan inovatif – juga memperkuat nilai-nilai

Memperkuat supremasi hukum

Supremasi hukum adalah landasan bagi UE sebagai sebuah masyarakat dengan nilai-nilai bersama yang memiliki hak dan kebebasan yang terlindungi. Oleh karena itu, Jerman telah meluncurkan sebuah dialog baru tentang supremasi hukum di antara mitra-mitra di dalam Dewan UE di masa kepresidenannya. Tujuannya adalah mengkonsolidasi pemahaman bersama UE terhadap supremasi hukum melalui diskusi terbuka. Dalam sebuah debat “horizontal”, semua dari 27 negara UE membahas situasi umum supremasi hukum di UE. Ronda kedua diskusi meninjau situasi yang ada di lima negara anggota sebagai permulaan, dan setiap negara anggota akan ditinjau secara bertahap. Peninjauan situasi supremasi hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran bersama terhadap isu ini dan mengidentifikasi perkembangan bermasalah sejak tahap awal. Portugis akan melanjutkan dialog ini tahun depan di masa kepresidenannya.

Kedaulatan Eropa

Jerman berkomitmen mewujudkan Uni Eropa yang memperkuat kemampuannya mengambil tindakan dan membentuk peristiwa – dalam berbagai bidang seperti keamanan, teknologi dan transformasi digital, kebijakan dagang dan kebijakan moneter. UE menggabungkan sumber dayanya dan bergerak sebagai satu, termasuk secara eksternal, karena dalam kompetisi antara kubu-kubu adidaya, negara-negara tunggal tidak lagi mampu memberikan pengaruh terhadap tatanan global. Dalam bidang kebijakan keamanan, di masa kepresidenannya Jerman telah meluncurkan sebuah Kompas Strategis. Di bawah strategi, berlandasan analisis ancaman negara-negara angota akan bertukar pandangan mengenai isu-isu keamanan dan pertahanan yang relevan dan menentukan sebuah garis haluan bersama. Jerman juga telah berhasil menyelesaikan negosiasi panjang mengenai Kerja Sama Terstruktur Permanen: di masa depan, negara anggota non-UE dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek keamanan dan pertahanan UE. Hal ini akan memperkuat NATO sebagai pilar Eropa dan kerja sama antara UE dan NATO secara keseluruhan.

Meskipun demikian, konflik tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Untuk menjamin perdamaian yang berkelanjutan, Jerman mempromosikan dan memperkuat tata kelola krisis sipil sebagai sebuah unsur kunci dalam Kebijakan Bersama UE untuk Luar Negeri dan Keamanan. Dengan pendirian European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management, pusat Eropa untuk tata kelola krisis sipil di Berlin, pemerintahan Jerman berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan ini. Negara-negara anggota UE dan mitra-mitranya akan memanfaatkan pusat ini untuk menggabungkan pengetahuannya dan melatih stafnya demi memperbaiki misi-misi sipil yang dipimpin UE.

Uni Eropa: salah satu pemimpin mitigasi perubahan iklim

Eropa terus memimpin upaya mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2030, UE berniatan mengurangi emisi CO2nya sekurangnya 55%; pada 2050, kami ingin mewujudkan UE sebagai benua netral iklim yang pertama. Sepanjang kepresidenan Jerman dalam Dewan UE, pemerintahan Jerman berhasil menyertakan kedua sasaran ini ke dalam sebuah Undang-Undang Iklim Eropa. Kedua sasaran tersebut ambisius sekaligus memberikan peluang besar: transisi ke arah kesinambungan akan membuahkan hasil secara ekonomi. Selain itu, sekurangnya 30% pengeluaran UE dalam tujuh tahun ke depan akan dialokasikan ke mitigasi perubahan iklim. Kami bergerak bersama untuk sebuah pemulihan hijau.

Komitmen HAM dan penyelesaian konflik

UE telah menyepakati sebuah instrumen politik baru untuk menghadapi pelanggaran HAM berat seperti penyiksaan, perbudakan, dan kekerasan seksual sistemik. Melalui rezim sanksi pelanggaran HAM, UE kini dapat menolak kedatangan individu tertentu atau membekukan asetnya. Secara khusus Jerman menyatakan dukungan terhadap perkembangan ini di dalam UE.

Mediasi memiliki peran sama pentingnya dalam penyelesaian konflik. Sebagai contoh, mediasi antara pihak-pihak yang berselisih mendorong keberlangsungan pembahasan perdamaian di Libya. Jerman juga mempromosikan instrumen ini di tingkat Eropa selam akepresidenannya, dan para Menteri Luar Negeri UE telah menyepakati sebuah konsep mediasi yang baru. Sebagai dampaknya, Dewan UE untuk pertama kalinya dapat menentukan misi-misinya sendiri – demi sebuah UE yang kuat sebagai aktor perdamaian global.

Mitra-mitra global

Diarahkan multilateralisme, demokrasi, dan perdagangan bebas sebagai nilai-nilai bersama – Uni Eropa memperkuat hubungannya dengan sejumlah kawasan kunci.  UE dan negara-negara ASEAN di Asia Tenggara kini memiliki hubungan kemitraan strategis. Jerman juga kni semakin terlibat dalam kawasan Indo-Pasifik. UE telah mengadakan konferensi virtual besar dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibian, yang memiliki tujuan sama dalam mitigasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kegiatan ekonomi berkelanjutan, dan digitalisasi yang dipandu oleh nilai-nilai. “Kesepakatan baru” juga telah ditawarkan kepada Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden yang bertujuan memperkuat tatanan berlandasan supremasi hukum dan membangkitkan kemitraan trans-Atlantik.

Portugis dan Slovenia: mitra dalam Trio Kepresidenan

Kontinuitas sangat penting, terutama dalam menghadapi sejumlah isu-isu menantang dalam Uni Eropa. Terlepas dari negara mana yang memegang kepresidenan Dewan UE, solusi untuk isu-isu besar seperti supremasi hukum, migrasi, atau mitigasi perubahan iklim memerlukan semangat politik yang terus-menerus. Tidak semua perubahan bisa dituntaskan dalam enam bulan. Oleh karena itu, Jerman berkolaborasi dekat khususnya dengan kedua penerusnya, Portugis dan Slovenia, selama rentang waktu 18 bulan trio kepresidenannya. Portugis akan melanjutkan banyak inisiatif yang baru diperkenalkan Jerman, seperti dialog supremasi hukum, setelah mengemban kepresidenan mulai dari 1 Januari 2021.

Ke awal laman