Selamat Datang di Situs Web Kementerian Luar Negeri Jerman

Lebih dari 100 resolusi kemudian: Kilas balik dua tahun dalam Dewan Keamanan PBB

Germany member of the United Nations Security Council Logo

On 8 June 2018, Germany was elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2019-20 term. Peace, justice, innovation, partnership - these are the things Germany wants to play in the United Nations., © Federal Foreign Office / dpa

29.12.2020 - Artikel

Masa keanggotaan Jerman dalam Dewan Keamanan PBB akan berakhir pada 31 Desember 2020. Berikut adalah kilas balik dua tahun yang penuh peristiwa, mencakup Proses Berlin untuk Libya, misi baru di Sudan, hingga perjuangan kami melawan kekerasan seksual..

Jerman telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1 Januari 2019, dengan masa kerja dua tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Republik Federal Jerman menjadi anggota Dewan Keamanan untuk keenam kalinya, mengemban tanggung jawab secara khusus untuk perdamaian dan keamanan di seluruh dunia dan berupaya memperkuat tatanan internasional di saat tatanan multilateral di dalam jantung PBB berhadapan dengan tekanan luar biasa.

Memiliki lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa kerja dua tahun, Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya organ PBB yang keputusannya bersifat mengikat dalam hukum internasional. Sebagai anggota Dewan Keamanan, Jerman memiliki kesempatan untuk secara konsisten memperjuangkan isu-isu keamanan dan perdamaian internasional yang penting, menanggapi krisis-krisis terkini, dan menetapkan sejumlah titik fokus, seperti pemberdayaan peranan wanita dalam proses perdamaian dan pembahasan perlucutan senjata.

Berikut adalah kilas balik ke sejumlah isu yang paling utama:

  • Libya: Meskipun kabar baik dari Libya jarang terdengar beberapa tahun ini, sejumlah perkembangan terbaru memberikan secercah harapan. Jerman terus-menerus bergerak bersama Utusan Khusus PBB untuk Libya untuk meluncurkan sebuah proses politik untuk stabilisasi Libya. Proses Berlin, yang melaluinya Jerman menyalurkan dukungan terhadap upaya perdamaian, memegang peranan sentris.  Pada awal 2020, sebuah konferensi besar diselenggarakan di Berlin atas undangan Sekretaris-Jenderal PBB António Guterres dan Kanselir Jerman Angela Merkel, mempertemukan para pendukung pihak-pihak yang berseteru di satu tempat. Tujuannya adalah mengurangi pengaruh eksternal sehingga proses politik internal di Libya dapat berlangsung di bawah pengarahan PBB. Pada Februari 2020, Dewan Keamanan menegaskan dukungannya terhadap hasil konferensi tersebut melalui Resolusi 2510. Sebagai ketua Komite Sanksi yang mengawasi embargo senjata PBB terhadap Libya dan operasi Uni Eropa IRINI, Jerman memainkan peranan penting dalam implementasi riil embargo senjata. Gencatan senjata nasional kini telah diberlakukan di Libya. Sejak awal November, 75 warga Libya melangsungkan negosiasi untuk masa depan politik negaranya di Tunisia dan pemilihan yang bebas telah dijadwalkan pada Desember 2021.
  • Suriah: Menyusul rangkaian negosiasi yang panjang dan sulit, resolusi lintas-batasan diperpanjang pada bulan Juli, menjamin jalur masuk untuk bantuan kemanusiaan ke Suriah. Sebagai negara penjuru (co-penholder) dengan Belgia, Jerman berjuang keras untuk mencapai hasil ini, dan pada akhirnya mengajukan kompromi demi mempertahankan bantuan untuk jutaan warga Suriah.
  • Sudan: Sejak pelengseran kediktatoran al-Bashir, telah muncul semangat permulaan baru di Sudan. Negara ini tengah menjalani transisi yang didukung oleh Jerman sejak permulaannya. Pada Juni 2020, Jerman dan Sekretaris-Jenderal PBB António Guterres menyelenggarakan Konferensi Kemitraan Sudan untuk memobilisasi dukungan politik dan finansial. Bersama dengan Britania Raya, Jerman memperjuangkan misi PBB baru di Sudan di dalam Dewan Keamanan. Dimulai dari 2021, misi bantuan terintegrasi untuk proses transisi di Sudan dari PBB, United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS), akan melanjutkan misi UNAMID yang mendahuluinya dan mendampingi proses transisi menuju demokrasi.

Selain kiprahnya dalam berbagai krisis dan isu politik terkini, Jerman juga telah menetapkan sejumlah titik fokus:

  • Agenda “Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan”: Di berbagai penjuru dunia, kekerasan seksual semakin sering digunakan sebagai senjata dalam konflik. Jerman mengambil tindakan terhadap ini melalui Resolusi 2467, yang diadopsi di bawah kepemimpinan Jerman dalam dewan. Melanjutkan Agenda “Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan” dari Dewan Keamanan, Jerman berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Di masa mendatang, para pelaku harus memberikan pertanggungjawaban yang lebih berat.
  • Perlucutan/non-proliferasi: Poin ini mencakup senjata kecil hingga perlucutan senjata nuklir. Setelah lebih dari tujuh tahun, Jerman mengembalikan isu perlucutan senjata nuklir ke dalam agenda Dewan Keamanan pada bulan April 2019 sebagai fokus bulan kepresidenannya. Walaupun Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir harus ditunda hingga 2021 karena pandemic, topik ini tetap berada dalam fokus. Inisiatif untuk meluncurkan kembali upaya perlucutan senjata nuklir diajukan kembali dalam Deklarasi Berlin yang ditandatangani 16 negara Inisiatif Stockholm. Sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian INF dan masa depan New START yang saat ini tidak pasti, isu ini tetap menjadi prioritas mendesak bagi pemerintahan Jerman, melampaui keanggotaannya dalam Dewan Keamanan.
  • Iklim dan keamanan: Perubahan iklim menjadi semakin penting dalam kerja Dewan Keamanan. Perubahan iklim menciptakan konflik baru dan memperburuk konflik yang telah ada, seperti halnya di kawasan Danau Chad, Sudan, dan Afghanistan. Walaupun menghadapi perlawanan, karena inilah Jerman menempatkan isu ini di dalam agenda. Kelompok pakar informal yang baru saja terbentuk akan menjamin bahwa isu ini senantiasa dipertahankan dalam agenda Dewan Keamanan.

Aliansi untuk Multilateralisme

Lebih dari 100 resolusi telah diadopsi sepanjang keanggotaan Jerman dalam Dewan Keamanan. Telah terbukti bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui kerja sama internasional, juga bahwa isu-isu global yang mendesak – dari perubahan iklim hingga transformasi digital – hanya dapat diselesaikan bersama. Selain kiprahnya dalam Dewan Keamanan, Jerman juga membentuk Aliansi untuk Multilateralisme, yang membina kerja sama internasional dan menjadi pengimbang kuat unilateralisme nasional. 60 negara telah mendukung inisiatif ini.

Pandemi COVID-19 secara khusus menegaskan betapa pentingnya kerja sama multilateral. Virus tidak mengenal perbatasan negara dan tidak ada satu pun yang aman hingga semua orang aman. Obat-obatan, alat bantuan, dan vaksin harus diedarkan secara adil. Jerman juga memperjuangkan prinsip ini di dalam Dewan Keamanan. Melalui Resolusi 2532, yang diadopsi pada bulan Agustus 2020 di bawah kepemimpinan Jerman, Dewan Keamanan menyerukan ajakan untuk gencatan senjata global untuk memberikan “ruang bernapas” bagi kalangan yang terdampak oleh konflik selama pandemic.

Kelanjutan kerja Jerman dalam Dewan Keamanan

Jerman berniat untuk terus berkontribusi dalam mempertahankan perdamaian dunia di masa depan – sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. “Kami telah menunjukkan dalam dua tahun terakhir bahwa kami mampu mengisi kursi anggota Dewan Keamanan PBB secara berkepanjangan,” ujar Menteri Luar Negeri Heiko Maas. “Karena itu kami tidak hanya ingin mencalonkan diri untuk kursi tidak tetap lagi dalam kurun waktu delapan tahun, melainkan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.”

Ke awal laman