Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik /Jejaring global

Artikel

Keberhasilan Indonesia dalam bidang ekonomi masih terancam oleh tata kelola pemerintahan yang terkadang belum memadai.

Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan prioritas kebijakan pada tema antikorupsi dan reformasi birokrasi. Pemerintahan yang baru diharapkan dapat melanjutkan bahkan meningkatkan upaya-upaya tersebut. Beberapa tantangan terhadap demokrasi modern bagi Indonesia adalah reformasi birokrasi, perang melawan korupsi serta reformasi di bidang sistem hukum dan kepolisian. Secara keseluruhan Indonesia menunjukkan indikator tata kelola yang relatif buruk sebagai negara berkekuatan ekonomi baru. Hal ini berlaku terutama pada Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International serta Indeks Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia.

Kerja Sama Pembangunan Jerman berfokus pada tema berikut:

Reformasi Birokrasi: Dukungan bagi pelaku utama di bidang reformasi sektor publik yang bertujuan agar administrasi publik menjadi lebih efektif, efisien, bertanggungjawab dan berorentasi ke masyarakat serta perluasan konsep pelayanan yang inovatif dengan tataran internasional (OECD, ASEAN). Proyek tersebut dinamai Proyek TRANSFORMASI.

Pemberantasan Korupsi: Penguatan organisatoris dan institusional bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan agar KPK dapat diperkuat untuk memberantas korupsi melalui implementasi sistem manajemen integritas nasional, pendirian Anti-Corruption Learning Centers serta penjangkaran instrumen-instrumen antikorupsi.

Hak Perempuan: Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kebijakan di tingkat nasional dan daerah, berbagai program dan kapasitas bagi terciptanya dasar penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Penguatan Struktur dan Kapasitas bagi Kerja Sama Internasional: Sejak pertengahan 2014 pengerjaan tematiknya berfokus pada pemberian konsultasi kepada institusi-institusi terkait di bidang kerja sama internasional, utamanya untuk lebih efektif memberikan peranan bagi institusi sebagai mitra pembangunan baik regional maupun global. Hal ini termasuk penguatan pemberdayaan kapasitas bagi kerja sama selatan-selatan dan kerja sama trilateral, perencanaan dan pelaksanaan kerja sama proyek trilateral yang berkesinambungan serta pembangunan dan jejaring pengelolaan bagi sebuah implementasi pemerintahan global. Dalam hal ini terdapat kerja sama yang berjalan erat bersama dengan aksi global

Factsheet Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (B.Inggris)